BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Banyaknya partai politik yang tersandera kasus korupsi dianggap sebagai imbas dari praktik politik transaksional selama 13 tahun pascareformasi. Parpol tidak memiliki kemampuan menghidupi diri sendiri sehingga mengejar kekuasaan agar bisa menyedot uang negara.

”Ini (korupsi oleh partai politik) imbas dari pola relasi transaksional yang sudah menjadi karakter politik selama 13 tahun terakhir,” kata pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (17/5).

Pola relasi politik yang dibangun partai politik dengan konstituen kini memang lebih mengarah ke praktik politik uang. Selama ini, parpol tidak maksimal menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik atau penampung aspirasi masyarakat. Masyarakat hanya didekati menjelang pemilu dan tidak jarang diberi materi sebagai kompensasi.

Sementara mayoritas parpol tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai ongkos politik. Parpol tidak memiliki mekanisme pengumpulan sumber pendapatan, seperti iuran atau sumbangan dari anggota. Umumnya parpol masih tergan- tung donasi dari pihak luar.

Mahalnya ongkos politik membuat parpol berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan. ”Mereka mengejar kekuasaan agar bisa menyedot uang negara sebagai sumber dana parpol,” ujarnya. Negara masih menjadi sumber utama untuk permodalan biaya politik parpol.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lili Romli, mengatakan, kemandirian menjadi masalah utama bagi parpol di Indonesia. Menurut Lili, tak ada satu pun. (kcm)